Peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia, Apa Artinya…?!

Sejak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tanggal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi se-dunia melalui resolusi 58/4 pada 31 Oktober 2003, di Indonesia peringatan Hari Anti Korupsi itupun telah dilaksanakan bertahun-tahun. Namun apa yang terjadi dengan kenyataan dalam penanganan kasus-kasus korupsi baik yang berskala kecil apalagi yang berskala besar.

Padahal langkah PBB tersebut dilakukan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan atas bahaya korupsi dan untuk meningkatkan peran  Unitred Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dalam upaya memerangi dan mencegah korupsi. Demikian pula di Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan diri pada posisi terdepan dalam pemberantasan korupsi. Pada 9 Desember 2004 pemerintah telah memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet Indonesia Bersatu untuk percepatan pemberantasan korupsi dengan Inpres nomor 5 tahun 2004.

Bahkan sebelumnya untuk menunjukkan “keseriusan” pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK.

Dalam perjalanannya, KPK yang dikomandani oleh Antasari Azhar berhasil menangkap dan memenjarakan sejumlah koruptor  mulai dari tingkat teri (yang paling banyak tentunya) sampai tingkat kakap, bahkan sempat  membuat gerah para gegeden negeri ini. Ujungnya…..sudah dapat ditebak, KPK terus digoyang.

Tiga Pendekar Harapan Rakyat Indonesia

Baru-baru ini pemerintah telah menetapkan dan melantik tiga “Pendekar hukum”: Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua KPK, setelah melakukan serangkaian proses pencarian dan seleksi yang sangat panjang.

Calon Kapolri selain dipilih dan diseleksi oleh Presiden juga harus menempuh uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR RI. Hasilnya…ditetapkanlah Mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Timur Pradopo sebagai Kapolri baru.

Demikian pula menyusul polemik keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji yang berawal dari gugatan Yusril, setelah melalui tarik ulur akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menunjuk Basrief Arief sebagai Jaksa Agung menggantikan Hendarman Supandji.

Polisi Jujur Ala Gus Dur; Kasus Gayus Nonton Tenis

“Di negeri ini hanya ada tiga polisi yang jujur :
Pertama, patung polisi.
Kedua, polisi tidur.
Ketiga, polisi Hoegeng (mantan Kapolri).”

(Gus Dur)

Mencuatnya kasus Gayus nonton pertandingan Tenis International di Bali membuahkan status tersangka 9 anggota Polisi yang bertugas di tahanan Brimob Kelapa Dua Depok, karena diduga menerima suap dari “Penjahat” pajak tersebut agar bisa bebas “jalan-jalan” ke luar dari tahanan.

Mendengar berita tersebut, tentunya kita seluruh rakyat Indonesia (tentunya yang bukan Polisi) terenyuh dan bertanya-tanya, “kok bisa…, Polisi sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya berada di garda terdepan dalam Pemberantasan Korupsi, malah….melakukan korupsi ?!”.

Di samping itu, menyimak pernyataan resmi Polri bahwa kasus suap ini hanya berhenti sampai di 9 orang tersebut tentunya menmbulkan sejumlah pertanyaan:

1. Apa betul hanya sampai di situ, padahal kasusnya terjadi tidak hanya sekali..?.
2. Bagaimana bisa ke dalam tahanan membawa uang cash sebesar itu…? Bukankah setiap pengunjung/penjenguk diperiksa super ketat…?
3. Menggunakan apa Gayus ke Bali, kok tidak terdetek di Bandara kalau dia menggunkan pesawat (karena tidak ungkin lewat darat)…?
4. Apa mungkin ke Bali hanya untuk nonton pertandingan tenis, padahal menurut informasi beliau tidak hobi tenis..? Tidakkah ada agenda lain yang lebih penting dari sekedar nonton pertandingan tenis…?
5. Pertanyaan-pertanyaan ini dan akan lebih banyak lagi…seharusnya menjadi pertanyaan para penyidik, tapi kenapa berhenti pada 9 orang itu ? Persoalannya antara mau dan tidak mau atau mungkin karena boleh dan tidak boleh…?

Atau, jangan-jangan benar apa yang selama ini dianggap hanya sebagai kelakar almarhum Gus Dur: “Di negeri ini hanya ada tiga polisi jujur yaitu patung polisi, polisi tidur dan polisi Hoegeng…”

Wallahu a’lam.

Teroris vs Koruptor

Akhir-akhir ini sering sekali kita disuguhi berita baik di media cetak maupun tayangan langsung di layar kaca tentang keberhasilan kepolisian dalam hal ini Densus 88 menggerebek, menangkap, memenjarakan sampai menghukum mati para teroris. Bahkan tidak jarang dalam drama penggerbekan dan penangkapan tersebut kepolisian menembak mati para teroris walaupun baru berstatus diduga teroris.

Tentunya kita semua setuju, teroris bagaimanapun bentuk teror yang dilakukannya untuk diberantas dan dilenyapkan di bumi pertiwi ini, karena perbuatan mereka meresahkan dan menebarkan rasa takut bagi masyarakat.

Tapi di sisi lain, di samping kaum teroris ada juga kelompok orang yang walaupun secara langsung tidak membuat masyarakat resah atau menjadi ketakutan, tetapi perbuatannya jelas-jelas telah merugikan dan menyengsarakan seluruh rakyat, yaitu para koruptor.

Kalau para teroris melakukan perampokkan (sebagaimana penjelasan kepolisian bahwa perampokkan-perampokkan bank yang terjadi akhir-akhir ini dilakukan para teroris) yang dirampok hanyalah orang-orang kaya. Sedangkan para koruptor merampok harta seluruh rakyat baik yang kaya maupun rakyat miskin.

Namun yang jadi pertanyaan, pemerintah dalam hal ini kepolisian bisa menangkap, memenjarakan bahkan menembak mati langsung ditempat walaupun baru berstatus diduga, sedangkan untuk para koruptor seolah pemerintah tidak berdaya dibuatnya ? Di samping proses yang berbelit-belit, belum ada yang dihukum seumur hidup apalagi dihukum mati. Bahkan tidak jarang yang akhirnya dibebaskan, baik langsung dalam proses pengadilan maupun melalui fasilitas remisi dan sebagainya.

Dari kenyataan tersebut, jangan-jangan ketimpangan penanganan dalam program pemberantasan kedua kelompok yang merugikan masyarakat ini yang menjadi salah satu pemicu terus muncul dan tumbuhnya gerakan-gerakan terorisme di negeri tercinta ini.

Grasi Untuk Koruptor

Sebagaimana dilansir berbagai media, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan grasi kepada Syaukani Hassan Rais, mantan Bupati Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur  melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 7/G Tahun 2010 tertanggal 15 Agustus 2010. Dalam Kepres itu disebutkan bahwa hukuman untuk Syaukani dikurangi dari enam tahun jadi tiga tahun penjara. Syaukani langsung bebas dari bui sejak Rabu (18/8).

Kepres tersebut disambut reaksi keras berbagai kalangan, salah satu diantaranya adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin  yang menilai pemerintah berlebihan dalam memberikan grasi terhadap koruptor. “Pemerintah harus benar-benar peka dan mempertimbangkan penderitaan rakyat. Jangan sekali-kali menyinggung perasaan  rakyat, mengusik rasa keadilannya”, katanya sebagaimana dikutip Antara-Sumbar.com (20/8/2010).

Grasi memang hak prerogatif Presiden, namun untuk koruptor yang termasuk kejahatan luar biasa bagi rakyat, seharusnya dipertimbangkan lebih seksama.

Dalam agama, taubat dari kesalahan terhadap sesama manusia (haqul adami) tidak akan diterima sebelum mendapat pembebasan penghalalan (istihlal) dari yang bersangkutan. Dengan kata lain, untuk pengampunan seorang koruptor yang telah mencuri harta rakyat harus bertanya terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia, apakah mereka telah menghalalkan harta yang dicuri tersebut. Apabila seluruh rakyat telah menghlalkannya, baru dikeluarkan keputusan Grasi, jika tidak, maka Presiden yang merupakan pemegang mandat amanat rakyat jangan berani memberikannya.

Ingat…setiap amanat akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti.