Aku Malu Jadi Anggota DPR

AKU MALU JADI ANGGOTA DPR. Lho koq bisa…..?

Bukankah kebanyakan orang berebut dan berlomba-lomba atau setidak memimpikan menjadi anggota DPR……? Begitulah komentar berbentuk pertanyaan yang muncul dari teman2 saat aku kemukakan isi hatiku ini.

Ya…aku malu ! Karena menurutku, anggota DPR adalah kumpulan orang-orang terhormat yang duduk di lembaga yang terhormat. Mereka merupakan orang-orang pilihan yang merepresentasikan suara seluruh rakyat Indonesia, sehingga harus memiliki kriteria yang lebih dibandingkan rata-rata rakyat Indonesia.

Untuk lebih jelasnya, inilah alasan-alasan yang mendasari mengapa aku malu jadi anggota DPR:

Soal “Curhat” Presiden SBY: Tujuh Tahun Gaji Tidak Naik…

Curhat atau bukan……………..

B-I-N-G-U-N-G MENANGGAPINYA ………………………………………………………..!!!!!

Khalifah Abu bakar r.a. justru mengembalikan sisa gaji yang ditabung istrinya dan meminta gajinya diturunkan sebesar nilai yang ditabung istrinya. Bahkan beliau berwasiat kepada putrinya, Aisyah agar mengembalikan semua barang keperluannya yang didapatkan dari baitul mal serta menyerahkan kebunnya kepada khalifah penggantinya. Subhanallah……..

Baca juga: “KETELADAN PEMIMPIN”

Tiga Pendekar Harapan Rakyat Indonesia

Baru-baru ini pemerintah telah menetapkan dan melantik tiga “Pendekar hukum”: Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua KPK, setelah melakukan serangkaian proses pencarian dan seleksi yang sangat panjang.

Calon Kapolri selain dipilih dan diseleksi oleh Presiden juga harus menempuh uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR RI. Hasilnya…ditetapkanlah Mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Timur Pradopo sebagai Kapolri baru.

Demikian pula menyusul polemik keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji yang berawal dari gugatan Yusril, setelah melalui tarik ulur akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menunjuk Basrief Arief sebagai Jaksa Agung menggantikan Hendarman Supandji.

Sumpah Pemuda; Bukti Otentik Lahirnya Bangsa Indonesia

Kami poetera dan poeteri Indonesia,
mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.

Kami poetera dan poeteri Indonesia,
mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.

Kami poetera dan poeteri Indonesia,
mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

——————————————

Begitulah bunyi naskah asli Sumpah Pemuda hasil rumusan Moehammad Yamin yang dibacakan Soegondo Djojopuspito dan kawan-kawan pada Kongres Pemuda Kedua pada tanggal 28 Oktober 1928.

Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif PPPI, kongres dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi dalam tiga kali rapat.

Rapat pertama, Sabtu, 27 Oktober 1928, di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng). Dalam sambutannya, ketua PPPI Sugondo Djojopuspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Moehammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan.

Rapat kedua, Minggu, 28 Oktober 1928, di Gedung Oost-Java Bioscoop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis.

Pada rapat penutup, di gedung Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan, gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Yang Tidak Layak

Kamis, 14 Oktober kemarin selama 12 jam kita disuguhi tayangan langsung rapat komisi III DPR RI dengan agenda Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Kapolri Komjen Timur Pradopo. Seperti biasanya…hampir semua anggota komisi mengajukan bertubi-tubi petanyaan.

Lucunya…banyak pertanyaan yang justru tidak layak diajukan dalam sebuah uji kelayakan, seperti masalah kumis, pesan orangtua sampai ungkapan memuji-muji. Bahkan ada pertanyaan: “Menurut bapak apakah bapak layak menjadi Kapolri?”. Hah……..bukankah penguji itu yang harus  dan ditugaskan menilai apakah layak atau tidak, bukannya bertanya kepada yang bersangkutan.