Jawabannya gampang banget,…….bisa naik, bisa juga tidak. Jawaban pastinya akan ditentukan hari ini dalam “Drama” sidang Paripurna di lantai IV Gedung Nusantara II DPR, Senayan. Kenapa drama…?
Berdasarkan perkembangan terakhir suasana di gedung dewan terhormat, dua partai koalisi yakni PKS dan Golkar bersikap bereseberangan dengan pemerintah, dan nampaknya PPP juga akan mengikuti kedua partai tersebut (mudah-mudahan).
Jika kondisi ini benar-benar terjadi, maka dalam pengambilan keputusan yang akan dilakukan dengan voting terbuka dan seluruh anggota DPR sebanyak 560 orang hadir semua hanya 260 suara yang terdiri dari Partai Demokrat (148 orang), PPP (38 orang), PKB (28 orang), dan PAN (46 orang) yang mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
Sementara suara yang menolak sebanyak 300 suara yang berasal dari PDI-P (94 orang), Partai Gerindra (26 orang), Partai Hanura (17 orang), PKS (57 orang) dan Partai Golkar (106). Namun, biasanya peta politik bisa berubah setiap detik terutama pada detik-detik terakhir pengambilan keputusan. Justru di sinilah letak permasalahannya.
Untuk itu, jalan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia yang notabene (yakin) mayoritas menolak kenaikkan BBM bersubsidi untuk terus berdo’a dan berharap para wakil rakyat di Senayan benar-benar memiliki nurani yang sama dengan rakyat yang diwakilinya. Amin.
——————————————————–
DAN AKHIRNYA………….
Setelah melalui sidang yang cukup panjang hingga dinihari tadi (Sabtu, 31/3/2012) dengan melalui pemungutan suara, dan dengan dukungan 356 suara (Demokrat, Golkar, PPP, PKB dan PAN) sidang paripurna memutuskan memilih opsi kedua yakni pasal 7 ayat 6 UU APBN tahun 2012 yang berbunyi: “Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan”(alhamdulillah…!) ditambah ayat baru (ayat 6A), yakni : “Pemerintah dapat menaikkan harga BBM jika harga minyak dunia naik lebih dari 15% dari asumsi APBN selama 6 bulan berturut-turut”.(ha…??!!!).
Artinya: BBM bersubsidi tidak naik per 1 April 2012, tetapi……..setelah itu ? Berdasarkan ayat tambahan tersebut, Pemerintah bisa menaikkannya tanpa harus melalui persetujuan DPR. Inilah yang dimaksud “Drama” pada awal tulisan di atas. Nayatanya, Golkar dan PPP masih berat untuk bisa bereberangan dengan pemerintah.
SELESAI………
Ada pernyataan salah seorang warga masyarakat yang menggelitik berkaitan dengan isu BBM ini. Kira-kira begini bunyinya (karena hanya ditayangkan sekilas oleh salah satu stasiun TV nasional), “Yang membayar subsidi BBM kan rakyat lewat pembayaran pajak dan sebagainya, bukan pemerintah. Jadi pemerintah tidak perlu keberatan dengan subsidi BBM, karena yang membayar subsidi adalah rakyat dan subsidi itu untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat…….”
SUATU hari di negara antah berantah, muncul suatu kebijakan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya di negara lain.
Kebijakan itu yakni, setiap orang yang berstatus wakil dinaikkan pangkatnya. Wakil presiden jadi presiden, wakil direktur menjadi direktur, wakil komandan menjadi komandan wakil gubernur menjadi gubernur, wakil RT menjadi ketua RT dan seterusnya. Yang penting dalam program ini tidak ada penggusuran posisi. Perkara ada posisi ganda, itu bisa diatur dalam pembagian tugasnya.
Masalah pembengkakan anggaran, semua ditanggung oleh negara. Sesudah mantap dengan rencana itu, diajukanlah program ini ke DPR untuk mendapatkan persetujuan mereka. Ternyata mereka menolak. Betul-betul menolak keras. Bahkan, ditolak mentah-mentah dengan sangat keras.
Alasannya, program ini menyengsarakan anggota DPR. Bayangkan, mereka akan berubah status dari wakil rakyat menjadi rakyat.
BAGI PARA PEMIMPIN; JANGAN PERNAH SEPELEKAN TUNTUTAN RAKYAT
Setelah berusaha bertahan dari demosnstarasi yang menuntut kemundurannya selama 18 hari dan setelah mencoba mengkonter dengan meggerakkan masa pro dirinya sehingga terjadi insiden yang menewaskan demonstran dan ratusan lainnya yang luka, serta setelah dua kali menyatakan penolakan untuk mundur dan bertahan hingga pemilu September mendatang…Presiden Hosni Mubarak akhirnya mundur dari kursi pemerintahan, setelah berkuasa selama 30 tahun sejak 1981. Pengunduran dirinya diumumkan secara resmi oleh Wakil Presiden Mesir Omar Suleiman dalam pidatonya yang ditayangkan langsung oleh stasiun TV pemerintah di Kairo, Mesir, Jumat (11/2) petang waktu setempat (sekitar pukul 23.00 WIB). Untuk selanjutnya pemerintahan sementara dikabarkan akan diambil alih oleh pihak militer.
Hingar bingar dalam acara menyambut tahun baru 2011 bergemuruh di seantero daerah di Nusantara. Pesta kembang apipun terlihat lebih semarak dibandingkan tahun sebelumnya. Pertanda bahwa ekonomi lebih baik ?!!!
Entahlah………! Buktinya masih banyak rakyat negeri ini yang tidak mampu membeli beras sehingga berhari-hari harus cukup makan Nasi Tiwul, bahkan harus rela menerima kenyataan ditinggal anggota keluarganya untuk selamanya karena meninggal akibat kelaparan dan harus berurusan dengan polisi pula, seperti apa yang terjadi pada keluarga Siti Sunayah, warga Desa Jebol, Jepara, Jawa Tengah. Ia tak menyangka nasi tiwul buatannya berujung kematian enam buah hatinya di waktu yang nyaris bersamaan (Metrotvnews.com, 4/1/2011).
Sejak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tanggal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi se-dunia melalui resolusi 58/4 pada 31 Oktober 2003, di Indonesia peringatan Hari Anti Korupsi itupun telah dilaksanakan bertahun-tahun. Namun apa yang terjadi dengan kenyataan dalam penanganan kasus-kasus korupsi baik yang berskala kecil apalagi yang berskala besar.
Padahal langkah PBB tersebut dilakukan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan atas bahaya korupsi dan untuk meningkatkan peran Unitred Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dalam upaya memerangi dan mencegah korupsi. Demikian pula di Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan diri pada posisi terdepan dalam pemberantasan korupsi. Pada 9 Desember 2004 pemerintah telah memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet Indonesia Bersatu untuk percepatan pemberantasan korupsi dengan Inpres nomor 5 tahun 2004.
Bahkan sebelumnya untuk menunjukkan “keseriusan” pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK.
Dalam perjalanannya, KPK yang dikomandani oleh Antasari Azhar berhasil menangkap dan memenjarakan sejumlah koruptor mulai dari tingkat teri (yang paling banyak tentunya) sampai tingkat kakap, bahkan sempat membuat gerah para gegeden negeri ini. Ujungnya…..sudah dapat ditebak, KPK terus digoyang.
Presiden SBY mungkin tidak menduga jika pernyataannya dalam pembukaan sidang kabinet 26 Nopember lalu tentang adanya sistem monarki dalam negara demokrasi yang berkaitan dengan Sultan sebagai Gubernur DIY akan berbuntut panjang. Menimbulkan pro-kontra sampai hari ini.
Berbagai pendapatpun bermunculan, antara lain yang mengkaitkan sistem monarki dengan kenyataan yang terjadi dalam Kesultanan Yogyakarta, sampai membandingkannya dengan Pemerintah Italia yang mengakui keotonomian Vatikan, Perancis yang mengakui Kerajaan Monako, dan sebagainya.
PENAFSIRAN Supersemar adalah ”penyerahan atau pengalihan kekuasaan” diyakini oleh pembawa naskah itu sendiri, Jenderal Amirmachmud cs. ”Lho , ini kan penyerahan kekuasaan” demikian Amirmachmud dalam perjalanan mobil sepulang dari istana Bogor membawa Supersemar itu. Ketika Sudharmono dan Moerdiono kesulitan mencari dasar hukum bagi pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), mereka bergembira setelah tahu keluar Supersemar.
Padahal, Presiden Soekarno menegaskan Supersemar itu hanya untuk bidang teknis keamanan, bukan politis keamanaan. Dan kerancuan pun segera menggelombang apalagi setelah Supersemar di-Tap MPRS-kan. Pertama, sudah jelas yang paling mengerti isi sebuah perintah tentu saja ya subjek pemberi perintah itu sendiri. Adalah janggal jika orang lain, bahkan yang diberi perintah sebagai figur terpercaya oleh yang memerintah, berpretensi lebih mengerti isi perintah.
Kedua, pada umumnya ahli hukum Tata Negara, terutama Dahlan Ranuwihardja SH, anggota MPRS, sangat heran kenapa executive order diubah begitu saja sebagai Tap MPR(S) tanpa bertanya dulu kepada pemberi perintah. ”Jadi enggak bisa dong MPR (S) melakukan sesuatu yang bukan wewenangnya.
Bukan hanya keliru memahami, Jenderal Soeharto sebagai pengemban Supersemar sengaja menyalahgunakan sebagai mandat politik dengan membubarkan PKI betapapun langkah itu secara kondisional adalah tepat. Karena itu, Presiden Soekarno terkejut dan marah dengan langkah Soeharto. Presiden lantas mengeluarkan SP 13 Maret 1966, yang tidak banyak diketahui umum dan generasi baru berhubung Soeharto dan rezim sengaja menyembunyikannya. Autobiografi Soeharto pun tidak pernah secuil pun mengatakannya.
Sesuai namanya bahkan sesuai Undang-undang Dasar, DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yakni lembaga negara yang berperan sebagai wakil rakyat dalam menjalankan fungsi-fungsinya.
Oleh karena itu, anggota DPR yang dipilih dari rakyat, oleh rakyat dan untuk mengemban amanat rakyat diberi hak serta fasilitas yang istimewa: kendaraan mewah, gajih tinggi, insentif dan lain sebagainya.
Namun kenyataannya, mereka lebih mendengar dan lebih takut kepada partainya ketimbang kepada rakyat yang memberikan amanat kepada mereka.
Buktinya, akhir-akhir ini rakyat mempertanyakan para anggota DPR yang mangkir hadir dalam persidangan atau hadir tetapi asyik tidur, baca koran, main HP dan sebagainya. Demikian pula tentang anggota DPR yang sampai saat ini belum melaporkan harta kekayaan mereka yang merupakan amanat undang-undang yang justru mereka buat sendiri.
Tapi lain halnya, kalau ada intruksi dari partainya, merekapun dengan sigap dan penuh disiplin segera melaksanakannya. Oleh karena itu layak kalau kemudian muncul pertanyaan, mereka itu sebenarnya mewakili siapa?!!!
Tersiarnya berita pernyataan resmi yang disampaikan langsung Presiden Barack Obama via RCTI tentang pembatalan rangkaian kunjungannya ke Indonesia dan beberapa negara yang rencananya dilaksanakan mulai 22 Maret 2010 dengan alasan masih ada urusan dalam negeri yang lebih penting yaitu mengikuti voting Reformasi Asuransi Kesehatan, langsung disambut komentar baik yang senang maupun yang kecewa atau setidaknya menyayangkan hal itu harus terjadi.
Sekali lagi, terlepas dari pro-kontra, sikaf yang lebih arif tentunya bagaimana dapat mengambil hikmah dari peristiwa ini. Antara lain:
Pertama, harus jadi pembelajaran bagi pemimpin bangsa kita bahwa urusan dalam negeri sekecil apapun harus diprioritaskan.
Kedua, bagaimana hormat dan patuhnya seorang presiden (eksekutif) kepada saran dan usulan parlemen (legislatif).
Ketiga, begitu jentelmennya seorang presiden negara adikuasa ketika tidak dapat memenuhi rencana perjalanannya ke sebuah negara berkembang, mau menyampaikan permohonan maafnya langsung tanpa melalui juru bicaranya. Bahkan sebagai penggantinya beliau berjanji akan berkunjung pada bulan Juni lengkap dengan keluarganya.
Keempat, bagi bangsa Indonesia penundaan kunjungan Obama ini sebenarnya akan lebih banyak manfaatnya antara lain suasana kunjungannya akan lebih rilex dan leluasa, oleh karena itu perlu dipersipkan dengan lebih matang antara lain dengan menyusun daftar harapan dan kemanfaatan dari kunjugan beliau bagi bangsa Indonesia, seperti dapat menjadi agen promosi Indonesia ke dunia Internasional, meyakinkan bahwa Islam bukan teroris dan tidak pernah mengajarkan terorisme, Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia mampu menerapkan demokrasi, meningkatkan kerjasama dibidang pendidikan, ekonomi dan lain-lain.
