Inilah Nama-nama Menteri dan Wakil Menteri Baru Hasil Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II

Selasa (18/10/2011) tepat pukul 20.00 WIB bertempat di Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) mengumumkan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Mungkin merupakan kabinet tergemuk dalam masa reformasi dan yang tidak ada dalam susunan kabinet Presiden-presiden sebelumnya yaitu jabatan Wakil Menteri ditambah dari 3 menjadi 11 kementerian.

Terlepas dari pro dan kontra mulai dari rakyat biasa, mahasiswa dan para pakar tatanegara, bagi rakyat kebanyakan hanya satu harapan semoga para Menteri dan Wakil Menteri baru ini membawa semangat baru menuju Indonesia baru yang lebih baik, rakyat lebih sejahtera dan para pejabatnya tidak berlomba memanfaatkan jabatan untuk menjadi kaya dan menjadi raja, tetapi benar-benar pengabdian kepada nusa, bangsa dan negara.

Berikut nama Menteri dan Wakil Menteri baru hasil Reshuffle kabinet tersebut:

*Kementerian Hukum dan HAM

• Menteri Amir Syamsuddin
• Wakil Menteri Denny Indrayana

*Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

• Menteri Azwar Abubakar
• Wakil Menteri Eko Prasodjo

*Kementerian Luar Negeri

• Wakil Menteri Wardhana

*Badan Intelijen Negara (BIN)

• Kepala BIN Letjen Marciano Norman

*Kementerian Keuangan

• Wakil Menteri Mahendra Siregar

*Kementerian Perdagangan

• Menteri Gita Wiryawan

*Kementerian Pertanian

• Wakil Menteri Rusman Heriawan

*Kementerian Enegeri Sumber Daya Mineral (ESDM)

• Menteri Jero Wacik
• Wakil Menteri Widjajono Partowidagdo

*Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

• Menteri Mari Elka Pangestu
• Wakil Menteri Sapta Nirwanda

*Kementerian BUMN

• Menteri Dahlan Iskan
• Wakil Menteri Mahmudin Yasin

*Kementerian Perhubungan

• Menteri EE Mangindaan

*Kementerian Ristek dan Tekhnologi

• Menteri Gusti Muhammad Hatta

*Kementerian Kelautan dan Perikanan

• Menteri Sharif Cicip Sutardjo,

*Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

• Wakil Menteri bidang Pendidikan Musriar Kasim
• Wakil Menteri bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti

*Kementerian Kesehatan

• Wakil Menteri Ali Ghufron Mukti

*Kementerian Agama

• Wakil Menteri Nazaruddin Umar

*Kementerian Perumahan Rakyat

• Menteri Djan Faridz

*Kementerian Lingkungan Hidup

• Menteri Berth Sambuaya

Soal “Curhat” Presiden SBY: Tujuh Tahun Gaji Tidak Naik…

Curhat atau bukan……………..

B-I-N-G-U-N-G MENANGGAPINYA ………………………………………………………..!!!!!

Khalifah Abu bakar r.a. justru mengembalikan sisa gaji yang ditabung istrinya dan meminta gajinya diturunkan sebesar nilai yang ditabung istrinya. Bahkan beliau berwasiat kepada putrinya, Aisyah agar mengembalikan semua barang keperluannya yang didapatkan dari baitul mal serta menyerahkan kebunnya kepada khalifah penggantinya. Subhanallah……..

Baca juga: “KETELADAN PEMIMPIN”

Inilah 12 Instruksi Presiden Untuk Kasus Gayus

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui adanya lubang pada penegakan hukum di Indonesia, satu di antaranya kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Lantaran itu, Kepala Negara mengeluarkan 12 instruksi untuk memperbaiki lubang hukum (Metrotvnews, 17/1/2011).

Instruksi tersebut disampaikan Presiden saat menggelar sidang kabinet terbatas di Istana Presiden, Jakarta, Senin (17/1) yang dihadiri lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan serta sejumlah menteri  seperti Menteri Keuangan dan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia.

Polemik: Sultan Menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Presiden SBY mungkin tidak menduga jika pernyataannya dalam pembukaan sidang kabinet 26 Nopember lalu tentang adanya sistem monarki dalam negara demokrasi yang berkaitan dengan Sultan sebagai Gubernur DIY akan berbuntut panjang. Menimbulkan pro-kontra sampai hari ini.

Berbagai pendapatpun bermunculan, antara lain yang mengkaitkan sistem monarki dengan kenyataan yang terjadi dalam Kesultanan Yogyakarta, sampai membandingkannya dengan Pemerintah Italia yang mengakui keotonomian Vatikan, Perancis yang mengakui Kerajaan Monako, dan sebagainya.

Bintang Jasa Utama Untuk Ann Dunham, Ibu Presiden Obama

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas nama Pemerintah Indonesia dalam kesempatan acara jamuan makan malam di Istana Negara (Selasa, 9/11/2010) memberikan penghargaan Bintang Jasa Utama kepada almarhum Stanley Ann Dunham, ibunda Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang diserahkan langsung kepada Presiden Obama. Penghargaan ini dianugerahkan karena dianggap berjasa secara luar biasa dengan penelitian yang dilakukan terhadap peran kaum perempuan dan pengembangan usaha mikro di Indonesia.

Ann Dunham Soetoro (lahir sebagai Stanley Ann Dunham; lahir di Kansas, 29 November 1942 – meninggal di Hawaii, 7 November 1995  pada umur 52 tahun) adalah antropolog  berkebangsaan Amerika Serikat bidang pembangunan perdesaan. Lahir di Kansas, Dunham melewatkan masa remajanya di Mercer Island di dekat Seattle, Washington, dan masa dewasanya di Hawaii.

Dunham menikah dengan Barack Hussein Obama, mahasiswa dari Kenya pada tanggal 2 Februari 1961 di Maui, Hawaii, meski orang tua mereka tidak menyetujuinya. Puteranya, Barack Hussein Obama Jr. (lahir 1961), kini adalah Presiden Amerika Serikat ke-44 dan mantan Senator Junior AS dari Illinois (Partai Demokrat). Pada tahun 1964 Dunham bercerai dengan suaminya. Ia kemudian menikah dengan Lolo Soetoro (ca. 1935–1987), seorang mahasiswa berkebangsaan Indonesia, pada tahun 1967 dan kemudian pindah ke Jakarta bersama . Soetoro dan Dunham memiliki seorang puteri, Maya Kassandra Soetoro.

Beberapa jenjang kiprah profesionalnya di Indonesia, antara lain periode Januari 1968 hingga Desember 1969 menjadi asisten direktur Lembaga Indonesia Amerika di Jakarta. Antara Januari 1970 hingga Agustus 1972 menjadi salah seorang direktur Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM) dengan salah satu tugasnya mensupervisi penerbitan buku-buku pendidikan dan manajemen.

Perlukah Presiden Berkantor Di Yogya Untuk Tanggulangi Bencana Merapi…?

Sejak Jum’at malam (5/11/2020) Presiden beserta rombongan berangkat dari Jakarta dengan menggunakan pesawat menuju Bandara Ahmad Yani, Semarang yang kemudian meneruskan perjalanan melalui darat menuju Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, untuk mendengarkan paparan dari Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo. Selanjutnya Presiden akan berkantor di Yogyakarta sampai waktu yang belum ditentukan. Keputusan ini diambilnya agar dapat mempercepat pengambilan keputusan dalam penanggulanagan bencana merapi.

Perlukah tindakan tersebut dilakukan Presiden…?  Tidakkah cukup Menteri, Gubernur, Bupati atau badan-badan terkait yang harus bekerja di lapangan?

Ketua Konsorsium Pengurangan Resiko Bencana Dadang Sudardja mengatakan Presiden tak perlu berlebihan seperti itu (TRIBUN-TIMUR.COM, 5/11/2010).

“Tidak perlulah Presiden sampai berkantor di Yogya. Sangat lucu kalau Presiden memutuskan begitu. Biasanya ketika pejabat negara datang, birokrasi kan jadi persoalan baru di lokasi bencana, harus mempersiapkan ini itu,” ungkapnya kepada Kompas.com, Jumat (5/11/2010).

Keputusan Presiden ini, lanjutnya, justru menunjukkan sistem komunikasi dan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait tidak berlangsung dengan baik.

Dadang mengatakan Presiden sebenarnya cukup berkantor di ibukota untuk memastikan semua langkah penanganan bencana berlangsung dengan baik dan benar.

“Kan sudah ada pemerintah daerah, BNPB, dinas-dinas dan instansi lainnya. Yang penting respon Presiden itu kan untuk mengatakan ini waspada nasional dan memastikan semua instansi melakukan tugasnya dengan baik,” katanya.

Kalau keputusan itu dianggap tepat, bagaimana dengan korban bencana Mentawai…? Lumpur Lapindo…….?!!!

Surat Perintah 13 Maret Sebagai “Penafsir SUPERSEMAR” Yang Disembunyikan

PENAFSIRAN Supersemar adalah ”penyerahan atau pengalihan kekuasaan” diyakini oleh pembawa naskah itu sendiri, Jenderal Amirmachmud cs. ”Lho , ini kan penyerahan kekuasaan” demikian Amirmachmud dalam perjalanan mobil sepulang dari istana Bogor membawa Supersemar itu. Ketika Sudharmono dan Moerdiono kesulitan mencari dasar hukum bagi pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), mereka bergembira setelah tahu keluar Supersemar.

Padahal, Presiden Soekarno menegaskan Supersemar itu hanya untuk bidang teknis keamanan, bukan politis keamanaan. Dan kerancuan pun segera menggelombang apalagi setelah Supersemar di-Tap MPRS-kan. Pertama, sudah jelas yang paling mengerti isi sebuah perintah tentu saja ya subjek pemberi perintah itu sendiri. Adalah janggal jika orang lain, bahkan yang diberi perintah sebagai figur terpercaya oleh yang memerintah, berpretensi lebih mengerti isi perintah.

Kedua, pada umumnya ahli hukum Tata Negara, terutama Dahlan Ranuwihardja SH, anggota MPRS, sangat heran kenapa executive order diubah begitu saja sebagai Tap MPR(S) tanpa bertanya dulu kepada pemberi perintah. ”Jadi enggak bisa dong MPR (S) melakukan sesuatu yang bukan wewenangnya.

Bukan hanya keliru memahami, Jenderal Soeharto sebagai pengemban Supersemar sengaja menyalahgunakan sebagai mandat politik dengan membubarkan PKI betapapun langkah itu secara kondisional adalah tepat. Karena itu, Presiden Soekarno terkejut dan marah dengan langkah Soeharto. Presiden lantas mengeluarkan SP 13 Maret 1966, yang tidak banyak diketahui umum dan generasi baru berhubung Soeharto dan rezim sengaja menyembunyikannya. Autobiografi Soeharto pun tidak pernah secuil pun mengatakannya.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Yang Tidak Layak

Kamis, 14 Oktober kemarin selama 12 jam kita disuguhi tayangan langsung rapat komisi III DPR RI dengan agenda Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Kapolri Komjen Timur Pradopo. Seperti biasanya…hampir semua anggota komisi mengajukan bertubi-tubi petanyaan.

Lucunya…banyak pertanyaan yang justru tidak layak diajukan dalam sebuah uji kelayakan, seperti masalah kumis, pesan orangtua sampai ungkapan memuji-muji. Bahkan ada pertanyaan: “Menurut bapak apakah bapak layak menjadi Kapolri?”. Hah……..bukankah penguji itu yang harus  dan ditugaskan menilai apakah layak atau tidak, bukannya bertanya kepada yang bersangkutan.

Grasi Untuk Koruptor

Sebagaimana dilansir berbagai media, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan grasi kepada Syaukani Hassan Rais, mantan Bupati Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur  melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 7/G Tahun 2010 tertanggal 15 Agustus 2010. Dalam Kepres itu disebutkan bahwa hukuman untuk Syaukani dikurangi dari enam tahun jadi tiga tahun penjara. Syaukani langsung bebas dari bui sejak Rabu (18/8).

Kepres tersebut disambut reaksi keras berbagai kalangan, salah satu diantaranya adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin  yang menilai pemerintah berlebihan dalam memberikan grasi terhadap koruptor. “Pemerintah harus benar-benar peka dan mempertimbangkan penderitaan rakyat. Jangan sekali-kali menyinggung perasaan  rakyat, mengusik rasa keadilannya”, katanya sebagaimana dikutip Antara-Sumbar.com (20/8/2010).

Grasi memang hak prerogatif Presiden, namun untuk koruptor yang termasuk kejahatan luar biasa bagi rakyat, seharusnya dipertimbangkan lebih seksama.

Dalam agama, taubat dari kesalahan terhadap sesama manusia (haqul adami) tidak akan diterima sebelum mendapat pembebasan penghalalan (istihlal) dari yang bersangkutan. Dengan kata lain, untuk pengampunan seorang koruptor yang telah mencuri harta rakyat harus bertanya terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia, apakah mereka telah menghalalkan harta yang dicuri tersebut. Apabila seluruh rakyat telah menghlalkannya, baru dikeluarkan keputusan Grasi, jika tidak, maka Presiden yang merupakan pemegang mandat amanat rakyat jangan berani memberikannya.

Ingat…setiap amanat akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti.