Jawabannya gampang banget,…….bisa naik, bisa juga tidak. Jawaban pastinya akan ditentukan hari ini dalam “Drama” sidang Paripurna di lantai IV Gedung Nusantara II DPR, Senayan. Kenapa drama…?
Berdasarkan perkembangan terakhir suasana di gedung dewan terhormat, dua partai koalisi yakni PKS dan Golkar bersikap bereseberangan dengan pemerintah, dan nampaknya PPP juga akan mengikuti kedua partai tersebut (mudah-mudahan).
Jika kondisi ini benar-benar terjadi, maka dalam pengambilan keputusan yang akan dilakukan dengan voting terbuka dan seluruh anggota DPR sebanyak 560 orang hadir semua hanya 260 suara yang terdiri dari Partai Demokrat (148 orang), PPP (38 orang), PKB (28 orang), dan PAN (46 orang) yang mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
Sementara suara yang menolak sebanyak 300 suara yang berasal dari PDI-P (94 orang), Partai Gerindra (26 orang), Partai Hanura (17 orang), PKS (57 orang) dan Partai Golkar (106). Namun, biasanya peta politik bisa berubah setiap detik terutama pada detik-detik terakhir pengambilan keputusan. Justru di sinilah letak permasalahannya.
Untuk itu, jalan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia yang notabene (yakin) mayoritas menolak kenaikkan BBM bersubsidi untuk terus berdo’a dan berharap para wakil rakyat di Senayan benar-benar memiliki nurani yang sama dengan rakyat yang diwakilinya. Amin.
——————————————————–
DAN AKHIRNYA………….
Setelah melalui sidang yang cukup panjang hingga dinihari tadi (Sabtu, 31/3/2012) dengan melalui pemungutan suara, dan dengan dukungan 356 suara (Demokrat, Golkar, PPP, PKB dan PAN) sidang paripurna memutuskan memilih opsi kedua yakni pasal 7 ayat 6 UU APBN tahun 2012 yang berbunyi: “Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan”(alhamdulillah…!) ditambah ayat baru (ayat 6A), yakni : “Pemerintah dapat menaikkan harga BBM jika harga minyak dunia naik lebih dari 15% dari asumsi APBN selama 6 bulan berturut-turut”.(ha…??!!!).
Artinya: BBM bersubsidi tidak naik per 1 April 2012, tetapi……..setelah itu ? Berdasarkan ayat tambahan tersebut, Pemerintah bisa menaikkannya tanpa harus melalui persetujuan DPR. Inilah yang dimaksud “Drama” pada awal tulisan di atas. Nayatanya, Golkar dan PPP masih berat untuk bisa bereberangan dengan pemerintah.
SELESAI………
Ada pernyataan salah seorang warga masyarakat yang menggelitik berkaitan dengan isu BBM ini. Kira-kira begini bunyinya (karena hanya ditayangkan sekilas oleh salah satu stasiun TV nasional), “Yang membayar subsidi BBM kan rakyat lewat pembayaran pajak dan sebagainya, bukan pemerintah. Jadi pemerintah tidak perlu keberatan dengan subsidi BBM, karena yang membayar subsidi adalah rakyat dan subsidi itu untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat…….”
SUATU hari di negara antah berantah, muncul suatu kebijakan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya di negara lain.
Kebijakan itu yakni, setiap orang yang berstatus wakil dinaikkan pangkatnya. Wakil presiden jadi presiden, wakil direktur menjadi direktur, wakil komandan menjadi komandan wakil gubernur menjadi gubernur, wakil RT menjadi ketua RT dan seterusnya. Yang penting dalam program ini tidak ada penggusuran posisi. Perkara ada posisi ganda, itu bisa diatur dalam pembagian tugasnya.
Masalah pembengkakan anggaran, semua ditanggung oleh negara. Sesudah mantap dengan rencana itu, diajukanlah program ini ke DPR untuk mendapatkan persetujuan mereka. Ternyata mereka menolak. Betul-betul menolak keras. Bahkan, ditolak mentah-mentah dengan sangat keras.
Alasannya, program ini menyengsarakan anggota DPR. Bayangkan, mereka akan berubah status dari wakil rakyat menjadi rakyat.
Bukankah kebanyakan orang berebut dan berlomba-lomba atau setidak memimpikan menjadi anggota DPR……? Begitulah komentar berbentuk pertanyaan yang muncul dari teman2 saat aku kemukakan isi hatiku ini.
Ya…aku malu ! Karena menurutku, anggota DPR adalah kumpulan orang-orang terhormat yang duduk di lembaga yang terhormat. Mereka merupakan orang-orang pilihan yang merepresentasikan suara seluruh rakyat Indonesia, sehingga harus memiliki kriteria yang lebih dibandingkan rata-rata rakyat Indonesia.
Untuk lebih jelasnya, inilah alasan-alasan yang mendasari mengapa aku malu jadi anggota DPR:
Kamis, 14 Oktober kemarin selama 12 jam kita disuguhi tayangan langsung rapat komisi III DPR RI dengan agenda Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Kapolri Komjen Timur Pradopo. Seperti biasanya…hampir semua anggota komisi mengajukan bertubi-tubi petanyaan.
Lucunya…banyak pertanyaan yang justru tidak layak diajukan dalam sebuah uji kelayakan, seperti masalah kumis, pesan orangtua sampai ungkapan memuji-muji. Bahkan ada pertanyaan: “Menurut bapak apakah bapak layak menjadi Kapolri?”. Hah……..bukankah penguji itu yang harus dan ditugaskan menilai apakah layak atau tidak, bukannya bertanya kepada yang bersangkutan.
Suatu hari, Khalifah Abu Bakar hendak berangkat berdagang. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Umar bin Khathab. “Mau berangkat ke mana engkau, wahai Abu Bakar?” tanya Umar. “Seperti biasa, aku mau berdagang ke pasar,” jawab sang khalifah.
Umar kaget mendengar jawaban itu, lalu berkata, “Engkau sekarang sudah menjadi khalifah, karena itu berhentilah berdagang dan konsentrasilah mengurus kekhalifahan.” Abu Bakar lalu bertanya, “Jika tak berdagang, bagaimana aku harus menafkahi anak dan istriku?” Lalu Umar mengajak Abu Bakar untuk menemui Abu Ubaidah. Kemudian, ditetapkanlah oleh Abu Ubaidah gaji untuk khalifah Abu Bakar yang diambil dari baitul mal.
Pada suatu hari, istri Abu Bakar meminta uang untuk membeli manisan. “Wahai istriku, aku tak punya uang,” kata Abu Bakar. Istrinya lalu mengusulkan untuk menyisihkan uang gaji dari baitul mal untuk membeli manisan. Abu Bakar pun menyetujuinya.
Setelah beberapa lama, uang untuk membeli manisan pun terkumpul. “Wahai Abu Bakar belikan manisan dan ini uangnya,” ungkap sang istri memohon. Betapa kagetnya Abu Bakar melihat uang yang disisihkan istrinya untuk membeli manisan. “Wahai istriku, uang ini ternyata cukup banyak. Aku akan serahkan uang ini ke baitul mal, dan mulai besok kita usulkan agar gaji khalifah supaya dikurangi sebesar jumlah uang manisan yang dikumpulkan setiap hari, karena kita telah menerima gaji melebihi kecukupan sehari-hari,” tutur Abu Bakar.
Sebelum wafat, Abu Bakar berwasiat kepada putrinya Aisyah. “Kembalikanlah barang-barang keperluanku yang telah diterima dari baitul mal kepada khalifah penggantiku. Sebenarnya aku tidak mau menerima gaji dari baitul mal, tetapi karena Umar memaksa aku supaya berhenti berdagang dan berkonsentrasi mengurus kekhalifahan,” ujarnya berwasiat.
Abu Bakar juga meminta agar kebun yang dimilikinya diserahkan kepada khalifah penggantinya. “Itu sebagai pengganti uang yang telah aku terima dari baitul mal,” kata Abu Bakar. Setelah ayahnya wafat, Aisyah menyuruh orang untuk menyampaikan wasiat ayahnya kepada Umar. Umar pun berkata, “Semoga Allah SWT merahmati ayahmu.”
Kisah yang tertulis kitab fadhailul ‘amal itu sarat akan makna dan pesan. Di bulan Ramadhan ini, kita dapat mengambil pelajaran dari sikap dan keteladanan Abu Bakar yang tidak rakus terhadap harta kekayaan. Meski ia adalah seorang khalifah, namun tetap memilih hidup sederhana demi menjaga amanah.
Inilah sikap keteladanan dari seorang pemimpin sejati yang perlu ditiru oleh para pemimpin bangsa kita. Perilaku pemimpin, memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat. Terlebih, bangsa Indonesia memiliki karakteristik masyarakat yang paternalistik yang rakyatnya berorientasi ke atas.
Apa yang dilakukan pemimpin akan ditiru oleh rakyatnya, baik perilaku yang baik maupun yang buruk. Dengan spirit Ramadhan, maka hendaknya para pemimpin memberi teladan untuk hidup secara wajar agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Wallahu ‘alam.
***Dikutif dari “Puasa dan Keteladanan Pemimpin” oleh Prof. Nanat Fatah Natsir (Republika, 1/9/2010)
Sebagaimana dilansir berbagai media, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan grasi kepada Syaukani Hassan Rais, mantan Bupati Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 7/G Tahun 2010 tertanggal 15 Agustus 2010. Dalam Kepres itu disebutkan bahwa hukuman untuk Syaukani dikurangi dari enam tahun jadi tiga tahun penjara. Syaukani langsung bebas dari bui sejak Rabu (18/8).
Kepres tersebut disambut reaksi keras berbagai kalangan, salah satu diantaranya adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin yang menilai pemerintah berlebihan dalam memberikan grasi terhadap koruptor. “Pemerintah harus benar-benar peka dan mempertimbangkan penderitaan rakyat. Jangan sekali-kali menyinggung perasaan rakyat, mengusik rasa keadilannya”, katanya sebagaimana dikutip Antara-Sumbar.com (20/8/2010).
Grasi memang hak prerogatif Presiden, namun untuk koruptor yang termasuk kejahatan luar biasa bagi rakyat, seharusnya dipertimbangkan lebih seksama.
Dalam agama, taubat dari kesalahan terhadap sesama manusia (haqul adami) tidak akan diterima sebelum mendapat pembebasan penghalalan (istihlal) dari yang bersangkutan. Dengan kata lain, untuk pengampunan seorang koruptor yang telah mencuri harta rakyat harus bertanya terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia, apakah mereka telah menghalalkan harta yang dicuri tersebut. Apabila seluruh rakyat telah menghlalkannya, baru dikeluarkan keputusan Grasi, jika tidak, maka Presiden yang merupakan pemegang mandat amanat rakyat jangan berani memberikannya.
Ingat…setiap amanat akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti.
Sesuai namanya bahkan sesuai Undang-undang Dasar, DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yakni lembaga negara yang berperan sebagai wakil rakyat dalam menjalankan fungsi-fungsinya.
Oleh karena itu, anggota DPR yang dipilih dari rakyat, oleh rakyat dan untuk mengemban amanat rakyat diberi hak serta fasilitas yang istimewa: kendaraan mewah, gajih tinggi, insentif dan lain sebagainya.
Namun kenyataannya, mereka lebih mendengar dan lebih takut kepada partainya ketimbang kepada rakyat yang memberikan amanat kepada mereka.
Buktinya, akhir-akhir ini rakyat mempertanyakan para anggota DPR yang mangkir hadir dalam persidangan atau hadir tetapi asyik tidur, baca koran, main HP dan sebagainya. Demikian pula tentang anggota DPR yang sampai saat ini belum melaporkan harta kekayaan mereka yang merupakan amanat undang-undang yang justru mereka buat sendiri.
Tapi lain halnya, kalau ada intruksi dari partainya, merekapun dengan sigap dan penuh disiplin segera melaksanakannya. Oleh karena itu layak kalau kemudian muncul pertanyaan, mereka itu sebenarnya mewakili siapa?!!!
Sejak Kamis, 18 Maret 2010 dinihari warga Perumahan Bintang Alam Telukjambe Timur Karawang seolah dihentakkan oleh meluapnya air di Sungai Citarum yang dengan spontan menimbulkan banjir. Warga kaget, karena banjir terjadi saat tidak ada hujan.
Berikut beberapa video banjir yang baru surut setelah kurang lebih berlangsung selama dua pekan.
Tersiarnya berita pernyataan resmi yang disampaikan langsung Presiden Barack Obama via RCTI tentang pembatalan rangkaian kunjungannya ke Indonesia dan beberapa negara yang rencananya dilaksanakan mulai 22 Maret 2010 dengan alasan masih ada urusan dalam negeri yang lebih penting yaitu mengikuti voting Reformasi Asuransi Kesehatan, langsung disambut komentar baik yang senang maupun yang kecewa atau setidaknya menyayangkan hal itu harus terjadi.
Sekali lagi, terlepas dari pro-kontra, sikaf yang lebih arif tentunya bagaimana dapat mengambil hikmah dari peristiwa ini. Antara lain:
Pertama, harus jadi pembelajaran bagi pemimpin bangsa kita bahwa urusan dalam negeri sekecil apapun harus diprioritaskan.
Kedua, bagaimana hormat dan patuhnya seorang presiden (eksekutif) kepada saran dan usulan parlemen (legislatif).
Ketiga, begitu jentelmennya seorang presiden negara adikuasa ketika tidak dapat memenuhi rencana perjalanannya ke sebuah negara berkembang, mau menyampaikan permohonan maafnya langsung tanpa melalui juru bicaranya. Bahkan sebagai penggantinya beliau berjanji akan berkunjung pada bulan Juni lengkap dengan keluarganya.
Keempat, bagi bangsa Indonesia penundaan kunjungan Obama ini sebenarnya akan lebih banyak manfaatnya antara lain suasana kunjungannya akan lebih rilex dan leluasa, oleh karena itu perlu dipersipkan dengan lebih matang antara lain dengan menyusun daftar harapan dan kemanfaatan dari kunjugan beliau bagi bangsa Indonesia, seperti dapat menjadi agen promosi Indonesia ke dunia Internasional, meyakinkan bahwa Islam bukan teroris dan tidak pernah mengajarkan terorisme, Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia mampu menerapkan demokrasi, meningkatkan kerjasama dibidang pendidikan, ekonomi dan lain-lain.
Sidang Paripurna DPR tanggal 2 Maret 2010 mengemban amanat rakyat untuk menetapkan kesimpulan akhir hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR Masalah Bank Century yang dibiayai milyaran rupiah dari uang rakyat. Tapi yang terjadi pada sidang tersebut, justru para pengemban amanat rakyat itu menyuguhkan pagelaran “kericuhan” yang sangat memalukan dan tentunya “menyakiti” hati rakyat.
Bila hanya satu kali mungkin masih bisa ditolelir, mungkin karena khilaf, sifat yang melekat pada umumnya manusia, sehingga masih bisa dianggap manusiawi. Tetapi masalahnya…… kericuhan, adu mulut, mengeluarkan kata-kata “kotor” (atau setidaknya kata yang tidak pantas diucapkan oleh wakil rakyat yang terhormat pada forum sidang yang terhormat pula) dan lain-lain terjadi beberapa kali selama sidang pansus yang hanya berumur dua bulan itu.
Tidak salah memang, apa yang dikatakan oleh al-marhum Gus Dur beberapa tahun yang lalu, “DPR seperti Taman Kanak-kanak”, tetapi jangan juga kalimat ini dibenarkan dengan dibuktikan kebenarannya oleh perilaku para anggota DPR sendiri.
Ingat…sebagai pengemban amanat rakyat, saudara-saudara telah diberi fasilitas yang istimewa oleh rakyat. Maka bekerja dan berbuatlah untuk kepentingan rakyat sebagai pertangung jawaban saudara kepada rakyat. Bila semua berbuat untuk rakyat tidak mungkin peristiwa yang memalukan itu akan terjadi.
Khalifah Umar bin Abduk Aziz ketika putranya datang untuk membicarakan sesuatu tentang keluarganya, beliau mematikan lampu sebelum memulai pembicaraannya. Ketika ditanya mengapa lampu dimatikan, beliau menjawab: “Lampu ini minyaknya dibeli dari uang rakyat, sementara yang akan kita bicarakan adalah masalah pribadi yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan rakyat”.
Betapa bahagianya bila rakyat Indonesia memiliki para pemimpin yang berakhlak dan berprilaku seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
