Gunawank's Blog

Banyak Menolong Pasti Banyak yang Menolong

Polemik: Sultan Menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Posted by gunawank pada Desember 5, 2010


Presiden SBY mungkin tidak menduga jika pernyataannya dalam pembukaan sidang kabinet 26 Nopember lalu tentang adanya sistem monarki dalam negara demokrasi yang berkaitan dengan Sultan sebagai Gubernur DIY akan berbuntut panjang. Menimbulkan pro-kontra sampai hari ini.

Berbagai pendapatpun bermunculan, antara lain yang mengkaitkan sistem monarki dengan kenyataan yang terjadi dalam Kesultanan Yogyakarta, sampai membandingkannya dengan Pemerintah Italia yang mengakui keotonomian Vatikan, Perancis yang mengakui Kerajaan Monako, dan sebagainya.

Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar mengatakan pengisian posisi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan secara demokratis sesuai Undang-undang (UU). “Karena istimewa bisa dipilih bukan oleh rakyat tapi oleh DPRD. Calon-calonnya sendiri bisa dipilih dari orang-orang Kraton untuk dijadikan calon,” ujar Patrialis.

Lain lagi menurut Ketua Panja RUU Keistimewaan DIY DPDRI, Paulus Sumino, dalam diskusi di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (3/12/2010). Presiden tak perlu ragu-ragu untuk merestui penetapan Sultan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) langsung menjadi Gubernur. Pemerintah bisa mendengarkan saran DPD yang diatur di dalam RUU inisiatif DPD terkait keistimewaan Yogyakarta. DPD juga sudah menyerahkan rancangannya kepada DPR yang bunyinya antara lain : “Apabila Sultan belum cukup umur, Sri Paku Alam yang menjalankan tugas Gubernur. Kalau dua-duanya tidak memungkinkan, pemerintah DIY menunjuk pejabatnya atas restu Kesultanan dan Paku Alam,” .

“Kesultanan tidak sembarangan memilih raja. Anak kecil tidak akan langsung ditunjuk sebagai Gubernur,” papar Sumino.

Terlepas dari itu semua, dulu dalam pemerintahan daerah dikenal dua pimpinan, ada Kepala Daerah Tingkat I sebagai kepala administrasi dan ada Gubernur sebagai kepala pemerintahan (maaf kalau terbalik). Apakah tidak mungkin, sesuai dengan statusnya sebagai daerah istimewa di Yogyakarta diberlakukan seperti itu.

Kepala Daerah Tingkat I sebagai kepala administrasi dipilih secara demokratis, sedangkan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dijabat secara otomatis oleh Sultan, atau sebaliknya.

(dari berbagai sumber)

Terima kasih, jika anda mengomentari tulisan ini .......

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: