Gunawank's Blog

Banyak Menolong Pasti Banyak yang Menolong

Posts Tagged ‘Kepres’

Hari Santri Nasional; Antara Pro dan Kontra

Posted by gunawank pada Oktober 22, 2015

Memenuhi salah satu janji kampanyenya, pada hari Kamis (15/10/2015) Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.

Sebagaimana telah diketahui bersama. saat kampanye Pemilu Presiden 2014, Jokowi menyampaikan janjinya untuk menetapkan satu hari sebagai Hari Santri Nasional. Walaupun ketika itu, Jokowi mengusulkan tanggal 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional.

Menurut Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, ditetapkannya 22 Oktober sebagai Hari Santri merupakan usulan dari internal kabinet dan pihak eksternal yang terkait.

Pramono menegaskan, meski tanggal 22 Oktober telah ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional, namun pada tanggal tersebut tidak menjadi hari libur . “Dengan keputusan ini, 22 Oktober menjadi Hari Santri dan bukan hari libur nasional,” ucapnya.

Keputusan Presiden Jokowi ini tak ayal menuai pro dan kontra. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan Muhammadiyah keberatan dengan penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Muhammadiyah menilai penetapan Hari Santri Nasional dapat mengganggu ukhuwah umat Islam lewat polarisasi santri-nonsantri yang selama ini mulai mencair.

“Muhammadiyah secara resmi berkeberatan dengan Hari Santri,” kata Haedar Nashir kepada Republika, Sabtu (17/10).

Menurut Haedar, Muhammadiyah tidak ingin umat Islam makin terpolarisasi dalam kategorisasi santri dan nonsantri. Hari Santri akan menguatkan kesan eksklusif di tubuh umat dan bangsa. Padahal, selama ini santri-nonsantri makin mencair dan mengarah konvergensi. “Untuk apa membuat seremonial umat yang justru membuat kita terbelah,” ujarnya, sebagaimana diberitakan harian Republika, Sabtu (17/10).

Lain Muhammadiyah lain pula Nahdlatul Ulama. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Said Aqil Siradj bahkan menegaskan bahwa dengan atau tanpa persetujuan pemerintah, PBNU akan tetap merayakan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. PBNU telah merencanakan sejumlah acara dalam rangka perayaan Hari Santri tersebut(Kompas com, Kamis, 15/10/2015).

Menurutnya, tanggal 22 Oktober 1945 merupakan tanggal ketika Kiai Hasyim Asy’ari mengumumkan fatwanya yang disebut sebagai Resolusi Jihad.

Resolusi Jihad yang lahir melalui musyawarah ratusan kiai dari berbagai daerah tersebut merespons pendaratan armada pasukan Inggris yang ‘diboncengi’ pasukan Belanda (NICA) di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Resolusi itu memuat seruan bahwa setiap Muslim wajib memerangi penjajah. Para pejuang yang gugur dalam peperangan melawan penjajah pun dianggap mati syahid. Sementara itu, mereka yang membela penjajah dianggap patut dihukum mati. (Baca tulisan: “Hari Pahlawan; Resolusi Jihad NU Menginspirasi Terjadinya Perang 10 Nopember 1945”).

Posted in Berita, Fatwa, Hot Topic, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, NU, Pahlawan, Presiden, Sejarah, Topic Hot, Ulama | Dengan kaitkata: , , , | Leave a Comment »

Grasi Untuk Koruptor

Posted by gunawank pada Agustus 21, 2010

Sebagaimana dilansir berbagai media, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan grasi kepada Syaukani Hassan Rais, mantan Bupati Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur  melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 7/G Tahun 2010 tertanggal 15 Agustus 2010. Dalam Kepres itu disebutkan bahwa hukuman untuk Syaukani dikurangi dari enam tahun jadi tiga tahun penjara. Syaukani langsung bebas dari bui sejak Rabu (18/8).

Kepres tersebut disambut reaksi keras berbagai kalangan, salah satu diantaranya adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin  yang menilai pemerintah berlebihan dalam memberikan grasi terhadap koruptor. “Pemerintah harus benar-benar peka dan mempertimbangkan penderitaan rakyat. Jangan sekali-kali menyinggung perasaan  rakyat, mengusik rasa keadilannya”, katanya sebagaimana dikutip Antara-Sumbar.com (20/8/2010).

Grasi memang hak prerogatif Presiden, namun untuk koruptor yang termasuk kejahatan luar biasa bagi rakyat, seharusnya dipertimbangkan lebih seksama.

Dalam agama, taubat dari kesalahan terhadap sesama manusia (haqul adami) tidak akan diterima sebelum mendapat pembebasan penghalalan (istihlal) dari yang bersangkutan. Dengan kata lain, untuk pengampunan seorang koruptor yang telah mencuri harta rakyat harus bertanya terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia, apakah mereka telah menghalalkan harta yang dicuri tersebut. Apabila seluruh rakyat telah menghlalkannya, baru dikeluarkan keputusan Grasi, jika tidak, maka Presiden yang merupakan pemegang mandat amanat rakyat jangan berani memberikannya.

Ingat…setiap amanat akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti.

Posted in Akhlak, Berita, Grasi, Gubernur, Kepres, Korupsi, Koruptor, Muhammadiyah, Pemerintah, Presiden, Serba serbi, Wakil rakyat | Dengan kaitkata: , , , , , , , , , | 2 Comments »