Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Senin, 30 Juli pukul 16.00 WIB hingga Selasa, 31 Juli, pukul 05.00 dinihari telah melakukan penggeledahan terhadap Kantor Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur selama sekira 13 jam. Penggeledahan di bawah komando Direktur Penuntutan, Warih Sardono yang melibatkan sedikitnya 30 penyidik KPK ini berhasil menyita puluhan dokumen, terkait dugaan korupsi pengadaan Simulator SIM tahun 2011 senilai Rp193 Miliar yang menyeret mantan Kepala Korlantas Polri, Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka.
Djoko Susilo yang saat ini menjabat Gubernur Akpol di Semarang ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 27 Juli lalu.
Saat penggeledahan baru mulai berjalan, sempat terjadi ketegangan. Penyidik KPK tidak diizinkan oleh polisi untuk melakukan penggeledahan, sehingga Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, dan Busyro Muqodas, datang ke lokasi dan bertemu langsung dengan Kabareskrim Polri Komjen Pol Sutarman yang langsung turun tangan melihat proses penggeledahan tersebut. Setelah itu barulah penggeledahan berjalan.
Menurut Polri, insiden ini terjadi bukan karena Polri mau menghalangi penyidik KPK, tapi hanya karena miskomunikasi, mengingat Polri juga sementara sedang menangani kasus ini dan telah melakukan pemeriksaan terhadap 33 orang saksi.
Namun, ternyata insiden ketegangan terjadi lagi saat rombongan mobil yang menganggkut petugas KPK plus tumpukan dokumen hasil penggeladahan akan meninggalkan gedung Korlantas dihadang portal di pintu keluar, sehingga para petugas KPK harus turun dan berganti kendaraan yang berada di luar area gedung untuk meninggalkan gedung Korlantas Polri tersebut.
Tak ayal kedua kejadian ini memunculkan dugaan sekaligus kekhawatiran akan terulangnya kasus Bibit-Candra vs Anggodo yang dikenal dengan “Cicak vs Buaya”. Meski hal ini ditampik baik oleh petinggi KPK maupun Polri, namun peran Presiden untuk turun tangan dalam kasus ini sangat besar agar kasus “Cicak vs Buaya jilid 2” benar-benar tidak terjadi.
Gratifikasi, menurut Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Jasin di Jakarta, Selasa (21/12) sesuai Undang-Undang Korupsi, termasuk memberikan barang-barang yang bisa diuangkan seperti tiket pesawat, kupon diskon, dan tiket sepakbola. Dimasukannya pemberian tiket sebagai bentuk gratifikasi sesuai pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Ketua KPK Busyro Muqodas menilai, ada kecenderungan pihak tertentu melakukan politisasi keberhasilan Tim Nasional Indonesia dalam laga Piala AFF 2010. Oleh karena itu KPK meminta semua pihak, baik penerima maupun pemberi, untuk memperhatikan sikap KPK yang tidak mentolerir gratifikasi. Pernyataan Busyro ini disampaikan, Rabu (22/12), terkait pembagian bonus dari pihak ketiga melalui PSSI.
Selain itu, KPK mengendus terdapat indikasi adanya gratifikasi dalam pemberian tiket gratis bagi para pejabat negara. Para pejabat yang menerima tiket gratis nonton pertandingan sepak bola diminta melaporkan ke KPK. KPK saat ini sedang menggodok konsep yang jelas mengenai gratifikasi dalam sepak bola
Lebih lanjut, KPK melalui wakil ketuanya, Jasin menjelaskan sebaiknya agar pihak-pihak pejabat negara yang selama ini mendapat guyuran tiket dari penyelenggara pertandingan Piala AFF dari PSSI, agar segera melapor ke KPK. Jika dalam jangka waktu selama 30 hari setelah menerima tiket tak segera melapor, maka akan diberikan sanksi.
Langkah proaktif KPK ini tentunya harus diacungi jempol, terlebih sesuai dengan janji ketua KPK yang baru sebagaimana disampaikannya di depan sidang Komisi III saat menjalani test seleksi calon ketua KPK beberapa saat lalu.
Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dugaan gratifikasi dalam kasus Gayus Tambunan yang melibatkan beberapa perusahaan milik kelompok Bakri ?
Sejak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tanggal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi se-dunia melalui resolusi 58/4 pada 31 Oktober 2003, di Indonesia peringatan Hari Anti Korupsi itupun telah dilaksanakan bertahun-tahun. Namun apa yang terjadi dengan kenyataan dalam penanganan kasus-kasus korupsi baik yang berskala kecil apalagi yang berskala besar.
Padahal langkah PBB tersebut dilakukan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan atas bahaya korupsi dan untuk meningkatkan peran Unitred Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dalam upaya memerangi dan mencegah korupsi. Demikian pula di Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan diri pada posisi terdepan dalam pemberantasan korupsi. Pada 9 Desember 2004 pemerintah telah memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet Indonesia Bersatu untuk percepatan pemberantasan korupsi dengan Inpres nomor 5 tahun 2004.
Bahkan sebelumnya untuk menunjukkan “keseriusan” pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK.
Dalam perjalanannya, KPK yang dikomandani oleh Antasari Azhar berhasil menangkap dan memenjarakan sejumlah koruptor mulai dari tingkat teri (yang paling banyak tentunya) sampai tingkat kakap, bahkan sempat membuat gerah para gegeden negeri ini. Ujungnya…..sudah dapat ditebak, KPK terus digoyang.
Baru-baru ini pemerintah telah menetapkan dan melantik tiga “Pendekar hukum”: Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua KPK, setelah melakukan serangkaian proses pencarian dan seleksi yang sangat panjang.
Calon Kapolri selain dipilih dan diseleksi oleh Presiden juga harus menempuh uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR RI. Hasilnya…ditetapkanlah Mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Timur Pradopo sebagai Kapolri baru.
Demikian pula menyusul polemik keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji yang berawal dari gugatan Yusril, setelah melalui tarik ulur akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menunjuk Basrief Arief sebagai Jaksa Agung menggantikan Hendarman Supandji.
“Di negeri ini hanya ada tiga polisi yang jujur : Pertama, patung polisi. Kedua, polisi tidur. Ketiga, polisi Hoegeng (mantan Kapolri).”
(Gus Dur)
Mencuatnya kasus Gayus nonton pertandingan Tenis International di Bali membuahkan status tersangka 9 anggota Polisi yang bertugas di tahanan Brimob Kelapa Dua Depok, karena diduga menerima suap dari “Penjahat” pajak tersebut agar bisa bebas “jalan-jalan” ke luar dari tahanan.
Mendengar berita tersebut, tentunya kita seluruh rakyat Indonesia (tentunya yang bukan Polisi) terenyuh dan bertanya-tanya, “kok bisa…, Polisi sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya berada di garda terdepan dalam Pemberantasan Korupsi, malah….melakukan korupsi ?!”.
Di samping itu, menyimak pernyataan resmi Polri bahwa kasus suap ini hanya berhenti sampai di 9 orang tersebut tentunya menmbulkan sejumlah pertanyaan:
Apa betul hanya sampai di situ, padahal kasusnya terjadi tidak hanya sekali..?.
Bagaimana bisa ke dalam tahanan membawa uang cash sebesar itu…? Bukankah setiap pengunjung/penjenguk diperiksa super ketat…?
Menggunakan apa Gayus ke Bali, kok tidak terdetek di Bandara kalau dia menggunkan pesawat (karena tidak ungkin lewat darat)…?
Apa mungkin ke Bali hanya untuk nonton pertandingan tenis, padahal menurut informasi beliau tidak hobi tenis..? Tidakkah ada agenda lain yang lebih penting dari sekedar nonton pertandingan tenis…?
Pertanyaan-pertanyaan ini dan akan lebih banyak lagi…seharusnya menjadi pertanyaan para penyidik, tapi kenapa berhenti pada 9 orang itu ? Persoalannya antara mau dan tidak mau atau mungkin karena boleh dan tidak boleh…?
Atau, jangan-jangan benar apa yang selama ini dianggap hanya sebagai kelakar almarhum Gus Dur: “Di negeri ini hanya ada tiga polisi jujur yaitu patung polisi, polisi tidur dan polisi Hoegeng…”
Sebagaimana dilansir berbagai media, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan grasi kepada Syaukani Hassan Rais, mantan Bupati Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 7/G Tahun 2010 tertanggal 15 Agustus 2010. Dalam Kepres itu disebutkan bahwa hukuman untuk Syaukani dikurangi dari enam tahun jadi tiga tahun penjara. Syaukani langsung bebas dari bui sejak Rabu (18/8).
Kepres tersebut disambut reaksi keras berbagai kalangan, salah satu diantaranya adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin yang menilai pemerintah berlebihan dalam memberikan grasi terhadap koruptor. “Pemerintah harus benar-benar peka dan mempertimbangkan penderitaan rakyat. Jangan sekali-kali menyinggung perasaan rakyat, mengusik rasa keadilannya”, katanya sebagaimana dikutip Antara-Sumbar.com (20/8/2010).
Grasi memang hak prerogatif Presiden, namun untuk koruptor yang termasuk kejahatan luar biasa bagi rakyat, seharusnya dipertimbangkan lebih seksama.
Dalam agama, taubat dari kesalahan terhadap sesama manusia (haqul adami) tidak akan diterima sebelum mendapat pembebasan penghalalan (istihlal) dari yang bersangkutan. Dengan kata lain, untuk pengampunan seorang koruptor yang telah mencuri harta rakyat harus bertanya terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia, apakah mereka telah menghalalkan harta yang dicuri tersebut. Apabila seluruh rakyat telah menghlalkannya, baru dikeluarkan keputusan Grasi, jika tidak, maka Presiden yang merupakan pemegang mandat amanat rakyat jangan berani memberikannya.
Ingat…setiap amanat akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti.
Sidang Paripurna DPR tanggal 2 Maret 2010 mengemban amanat rakyat untuk menetapkan kesimpulan akhir hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR Masalah Bank Century yang dibiayai milyaran rupiah dari uang rakyat. Tapi yang terjadi pada sidang tersebut, justru para pengemban amanat rakyat itu menyuguhkan pagelaran “kericuhan” yang sangat memalukan dan tentunya “menyakiti” hati rakyat.
Bila hanya satu kali mungkin masih bisa ditolelir, mungkin karena khilaf, sifat yang melekat pada umumnya manusia, sehingga masih bisa dianggap manusiawi. Tetapi masalahnya…… kericuhan, adu mulut, mengeluarkan kata-kata “kotor” (atau setidaknya kata yang tidak pantas diucapkan oleh wakil rakyat yang terhormat pada forum sidang yang terhormat pula) dan lain-lain terjadi beberapa kali selama sidang pansus yang hanya berumur dua bulan itu.
Tidak salah memang, apa yang dikatakan oleh al-marhum Gus Dur beberapa tahun yang lalu, “DPR seperti Taman Kanak-kanak”, tetapi jangan juga kalimat ini dibenarkan dengan dibuktikan kebenarannya oleh perilaku para anggota DPR sendiri.
Ingat…sebagai pengemban amanat rakyat, saudara-saudara telah diberi fasilitas yang istimewa oleh rakyat. Maka bekerja dan berbuatlah untuk kepentingan rakyat sebagai pertangung jawaban saudara kepada rakyat. Bila semua berbuat untuk rakyat tidak mungkin peristiwa yang memalukan itu akan terjadi.
Khalifah Umar bin Abduk Aziz ketika putranya datang untuk membicarakan sesuatu tentang keluarganya, beliau mematikan lampu sebelum memulai pembicaraannya. Ketika ditanya mengapa lampu dimatikan, beliau menjawab: “Lampu ini minyaknya dibeli dari uang rakyat, sementara yang akan kita bicarakan adalah masalah pribadi yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan rakyat”.
Betapa bahagianya bila rakyat Indonesia memiliki para pemimpin yang berakhlak dan berprilaku seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Penjara adalah tempat di mana orang-orang dikurung dan dibatasi berbagai macam kebebasan. Penjara umumnya adalah institusi yang diatur pemerintah dan merupakan bagian dari sistem pengadilan kriminal suatu negara, atau sebagai fasilitas untuk menahan tahanan perang.
Penjara di Indonesia dikenal dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan Unit Pelayanan Teknis di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sementara Hukuman (bahasa Inggris: punishment) adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan.
Secara umum hukuman dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan.
Ada tiga fungsi penting dari hukuman yang berperan besar bagi pembentukan tingkah laku yang diharapkan:
Membatasi perilaku. Hukuman menghalangi terjadinya pengulangan tingkah laku yang tidak diharapkan.
Bersifat mendidik.
Memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang tidak diharapkan
Demikian definisi penjara/lembaga pemasyarakatan dan hukuman menurut Wikipedia Indonesia (http://id.wikipedia.org/wiki/Penjara). Atau dengan kata lain hukuman diberikan kepada seseorang dengan tujuan agar merasa jera sehingga tidak mengulangi kesalahan atau pelanggaran hukum yang btelah dilakukannya.
Lalu bagaimana tujuan ini bisa tercapai apabila dalam sel penjara / lembaga pemasyarakatan tersebut terdapat fasilitas mewah seperti layaknya di dalam hotel mewah sebagaimana temuan Satgas Mafia Hukum di Rutan Wanita Pondok Bambu (10/1/2010)? Akan jerakah bagi yang menempatinya ?
Pada hari Selasa (1/12/2009), Rapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan disetujuinya penggunaan hak angket untuk mengungkap skandal Bank Century. 503 Anggota DPR dari 9 Fraksi mendukung penggunaan hak angket DPR ini.
Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Melalui penggunaan haknya ini kita berharap DPR sebagai instutusi pengontrol kinerja pemerintah dapat mengungkap tuntas kasus Bank Century ini secara objektif, transparan, dan akuntable dengan lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada intrik-intrik politik untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun partainya.
Gunakanlah hak yang diberikan oleh rakyat ini dengan sebaik-baiknya untuk membela kepentingan rakyat, khususnya para nasabah kecil yang sampai hari ini belum mendapatkan haknya meski pemerintah sudah mengucurkan dana begitu besar kepada Bank Century.
Polri akhirnya menangguhkan penahanan pimpinan KPK non aktif Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah. Tepat pukul 00.00 WIB tadi malam setelah rekaman rekayasa kasus kriminalisasi KPK di pedengarkan di Mahkamah Konstitusi.
Meskipun kabhumas Mabes Polri Irjend Nanan Sukarno membantah, penangguhan ini kerena tekanan yang besar, namun di sisi lain ada fenomena yang menarik untuk dicermati.
Bahwa sejak tersiar kabar mabes Polri menetapkan penahanan terhadap kedua petinggi KPK tersebut, lebih dari 450.000 masyarakat seolah berbondong-bondong memberikan dukungan terhadap penangguhan atau bahkan pembebasan keduanya lewat jejaring sosial di dunia maya, Facebook lewat gerakan “1.ooo.000 Facebookers Dukung Pembebasan Bibit-Chandra”.
Padahal untuk kasus seperti ini, masyarakat seharusnya menyalurkan aspirasi mereka melalui para wakil rakyat di DPR. Tapi mengapa mereka lebih memilih jejaring sosial facebook yang menurut istilah salah seorang penelepon pada acara bedah editorial Media Indonesia pagi ini di Metro TV disebut “Parlemen Dunia Maya” atau “Fraksi Facebook”…?
Mudah-mudahan fenomena ini muncul bukan karena mereka kurang mempercayai para “wakil rakyat”, tetapi lebih disebabkan karena mudahnya menyalurkan aspirasi lewat yang satu ini. Tidak perlu ke Senayan, tidak perlu keluar ongkos dan tidak pula harus berhadapan dengan serangkaian protokoler. Sedangkan hasilnya…..lebih cepat mereka peroleh.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Senin, 30 Juli pukul 16.00 WIB hingga Selasa, 31 Juli, pukul 05.00 dinihari telah melakukan penggeledahan terhadap Kantor Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur selama sekira 13 jam. Penggeledahan di bawah komando Direktur Penuntutan, Warih Sardono yang melibatkan sedikitnya 30 penyidik KPK ini berhasil menyita puluhan dokumen, terkait dugaan korupsi pengadaan Simulator SIM tahun 2011 senilai Rp193 Miliar yang menyeret mantan Kepala Korlantas Polri, Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka.
Namun, ternyata insiden ketegangan terjadi lagi saat rombongan mobil yang menganggkut petugas KPK plus tumpukan dokumen hasil penggeladahan akan meninggalkan gedung Korlantas dihadang portal di pintu keluar, sehingga para petugas KPK harus turun dan berganti kendaraan yang berada di luar area gedung untuk meninggalkan gedung Korlantas Polri tersebut.
Gunawank's Blog 
